Kepatuhan Regulasi & Sertifikasi TKDN
Aura Analytics dibangun di atas fondasi hukum pengadaan barang/jasa nasional. Kami memenuhi sertifikasi TKDN Kemenperin ≥ 70%, kepatuhan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), dan kesiapan katalog digital LKPP.
Perbandingan TKDN Resmi
Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (Kemenperin) dibandingkan rata-rata vendor impor.
Matriks Kepatuhan Regulasi RI
Pemenuhan payung hukum bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Pengadaan.
| Regulasi | Cakupan | Status |
|---|---|---|
| Perpres No. 12/2021 jo. 16/2018 | Pengadaan Barang/Jasa | Terpenuhi |
| UU No. 27/2022 Pelindungan Data Pribadi | Keamanan & privasi data | Terpenuhi |
| TKDN Kemenperin | Komponen Dalam Negeri ≥70% | Tersertifikasi |
| e-Katalog LKPP | Pengadaan langsung instansi | Siap Didaftarkan |
Alur Pengadaan & Pendampingan Resmi
Mekanisme empat langkah terstruktur untuk memastikan integrasi teknologi berjalan tepat guna, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demo
Presentasi produk & studi kasus sesuai kebutuhan instansi
Pilot
Implementasi terbatas untuk validasi di lingkungan instansi
Implementasi
Deployment penuh on-premise dengan pendampingan tim lokal
Purna Jual
Dukungan teknis, pemeliharaan & pengembangan berkelanjutan
Pertanyaan Kerap Diajukan (FAQ Pengadaan)
Jawaban atas aspek regulasi, sertifikasi, dan keamanan untuk Pejabat Pengadaan.
Apakah produk AURA Analytics memenuhi syarat prioritas pengadaan pemerintah?
Ya. Sesuai Perpres No. 12/2021 jo. Perpres No. 16/2018, instansi pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dengan nilai TKDN minimal 25% dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) mencapai 40%. Capaian TKDN AURA Analytics sebesar ≥ 70% telah melampaui ketentuan tersebut sehingga menjadi prioritas utama pengadaan negara.
Bagaimana jaminan keamanan dan kepatuhan terhadap UU No. 27/2022 (PDP)?
Seluruh solusi AURA Analytics di-deploy secara 100% On-Premise di server internal kementerian/lembaga atau private cloud kedaulatan negara di Indonesia. Tidak ada data, percakapan, atau telemetri yang dialirkan ke server pihak ketiga di luar yurisdiksi Republik Indonesia.
Apakah instansi dapat mengajukan uji coba teknis (Proof of Concept / Pilot)?
Tentu. Kami menyediakan tahapan Pilot Project / PoC terisolasi di lingkungan instansi agar tim teknis dan pejabat berwenang dapat mengevaluasi performa, akurasi, dan interoperabilitas sistem sebelum melangkah ke proses tender atau pengadaan resmi.
Bagaimana keselarasan produk Big Data AURA dengan kebijakan Satu Data Indonesia?
Platform Big Data Analytics kami dirancang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019) dan SPBE (Perpres 95/2018), mendukung integrasi multi-protokol API, data warehouse terpusat, dan standar metadata nasional.
Butuh Konsultasi Kepatuhan & Spesifikasi Teknis?
Tim kepatuhan dan konsultan teknis kami siap memaparkan dokumen legalitas, sertifikat TKDN, serta menyusun proposal teknis sesuai kebutuhan instansi Anda.